Tidak Ada Ilmu yang Instan: Sebuah Refleksi Pengalaman Belajar di Inggris

0
692
University College London - Sumber: ucl.ac.uk

Menjadi salah satu penerima beasiswa Chevening untuk berkuliah di University College London jurusan MPA on Innovation, Public Policy, and Public Value ternyata tidak lantas membuat Lukman Oesman, Kontributor Indonesia Mengglobal jumawa atas pencapaiannya. Alih-alih, ia merefleksikan apa yang ia dapat di kelas selama ini dan bagaimana materi-materi yang ia serap selama berkuliah di Inggris dapat bermanfaat bagi Indonesia. Dalam artikel ini, Lukman menuliskan pemikirannya mengenai proses belajar yang tidak akan ada habisnya.

 

Sejak saya menyelesaikan kuliah sarjana (strata satu) saya, pertanyaan yang seringkali muncul di benak saya – dan saya yakin banyak orang juga – adalah ”Apa langkah saya selanjutnya?”. Dengan gelar Sarjana Ilmu Politik, saya menetapkan langkah pada karir di bidang pemerintahan, politik, dan kebijakan publik. Dari sana saya membangun karir saya di beberapa lembaga publik selama kurang lebih tujuh tahun. Setelah cukup memahami ke mana saya ingin lebih memfokuskan diri, saya merasa sudah saatnya untuk melanjutkan pendidikan lanjutan. Tentunya seperti banyak dari pelajar Indonesia, saya bermimpi untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, dan untuk itu saya memilih Inggris.

Kenapa di Inggris? Pertama, perjalanan karir saya membuat saya tertarik dengan isu digital government dan semakin ingin memperdalam ilmu tentang bagaimana pemerintahan berbasis digital dapat diimplementasikan di Indonesia. Seperti banyak diketahui, Inggris merupakan salah satu referensi utama dari pengimplementasian digital government lewat kesuksesan sebuah lembaga publik yang dikenal dengan Government Digital Service (GDS). Dari sana, saya menemukan sebuah program magister dalam administrasi publik yang mencoba memperkenalkan ide-ide progresif dalam administrasi publik, yaitu Institute of Innovation and Public Purpose (IIPP), di University College London (UCL). Ketertarikan ini semakin kuat ketika saya mengetahui bahwa salah satu pendiri dari GDS juga merupakan salah satu penasihat dan pengajar tamu di kampus tersebut. Setelah mengumpulkan niat dan usaha, akhirnya saya berhasil untuk diterima di kampus tersebut dengan dukungan beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris.

 

London, kota tujuan studi impian
London, kota tujuan studi impian – Sumber foto: E. Dang (Unsplash)

 

Ternyata Saya Tidak Sedang Belajar di Tempat yang “Terbaik”

Dari proses berpikir di atas, tentunya sangat jelas apa yang menjadi harapan saya ketika memulai kuliah saya di Inggris. Menyerap ilmu dari kesuksesan pengimplementasian pemerintahan digital di Inggris, dan nantinya kembali ke Indonesia untuk bisa mengimplementasikannya. Saya yakin ada sebagian dari Anda yang sedang membaca tulisan ini berpikir bahwa pemikiran ini sangat logis, namun ternyata saya menemukan kalau pemikiran ini justru salah, bahkan sedikit arogan.

Keyakinan bahwa saya belajar di tempat yang “terbaik” mungkin adalah satu hal yang saya sesali selama saya berkuliah di sini. Tapi jangan salah, ini bukan karena kualitas pendidikan di tempat saya menuntut ilmu yang buruk, apalagi kualitas pengimplementasian digital government di Inggris. Melainkan tentang kesombongan berpikir yang membuat saya menyadari akan kurang optimalnya persiapan saya untuk belajar di tempat yang “terbaik” itu.

Dalam sebuah diskusi kelas yang saya ikuti, seorang dosen mengatakan “kelemahan terbesar dalam pengambilan kebijakan publik bukan pada jenis solusinya, tapi kegagalan mengidentifikasi masalahnya, dan untuk itu anda lebih membutuhkan empati ketimbang teori. Sayangnya, kemampuan empati bukanlah hal yang bisa saya ajarkan di sini”. Kalimat ini ibarat anti-tesis dari keyakinan bahwa saya sedang belajar di tempat yang terbaik. Karena ternyata konsep belajar justru dibangun dengan pemahaman yang mendidik kita untuk merefleksikan apa yang sudah kita tahu, mengeskplorasi yang belum kita tahu, dan mengombinasikan hasil dari keduanya. Artinya, proses belajar bukan berawal dan berakhir di kelas di mana saya belajar saja. Melainkan sebuah keberlanjutan dari perjalanan pendidikan dan karir saya sebelumnya yang akan terus saya eksplorasi dalah perjalanan saya selanjutnya, tanpa henti.

Lalu apa yang sedang saya lakukan di kelas kalau begitu? Kesimpulan saya sejauh ini, kelas sebenarnya hanya tempat saya melakukan refleksi saja dari pengalaman-pengalaman tersebut, dan teori-teori yang saya pelajari hanya membantu saya mengabstraksikan pengalaman itu. Kemampuan untuk merefleksikan pengalaman dan pengamatan itulah yang lebih penting ketimbang kemampuan untuk menghapal teori-teori administrasi publik. Jadi kuliah saya saat ini hanya menjadi media saja untuk berefleksi, tapi bukan keseluruhan dari proses belajar itu sendiri.

Dalam penelusuran pembuatan kebijakan di beberapa institusi publik di Indonesia, saya sering mendengar kata-kata “Apa yang menjadi best practice dunia” dan “Apa yang menjadi standar Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan World Economic Forum?”. Kalimat-kalimat itu menjadi sangat jamak diucapkan dan keinginan saya untuk mendapatkan ilmu yang instan sepertinya juga semakin terbentuk di sana. Bahwa kiblat ilmu mengharuskan saya menjadi inferior dan hanya mendikte sesuatu yang sudah “terbukti” di negara maju.

Saya yakin perpektif di atas, adalah perspektif yang banyak bisa dipahami oleh para pelajar Indonesia di luar negeri. Tujuan untuk membangun kredensial dengan mendapatkan ilmu dari institusi bergengsi di sebuah negara maju, untuk kemudian mendapatkan legitimasi agar bisa disebut “ahli” ketika pulang ke Indonesia. Karena saya belajar di negara yang menjadi referensi digital government di dunia dan belajar dari para figur-figur penting yang membidani pemerintahan digital di Inggris, saya harus jujur kalau pada awalnya pandangan ini melekat di pikiran saya.

Tapi, semakin dalam saya belajar, semakin saya sadar bahwa saya tidak menggunakan cukup banyak pengalaman saya untuk benar-benar mengenal subjek pembelajaran saya itu sendiri, yaitu konteks pengimplementasian pemerintahan digital di Indonesia. Dalam setiap diskusi di kelas, saya sering merasa kebingungan ketika setiap ilmu baru yang saya pelajari di sebuah kelas, kemudian di kritik dan dibantah di kelas yang sama di minggu berikutnya. Alih-alih mendapatkan lebih banyak jawaban tentang apa yang seharusnya dilakukan di Indonesia, saya justru mendapatkan lebih banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Sampai-sampai seorang teman kuliah saya mengatakan kepada dosen di kelas, “Jadi apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang kita bahas ini? Sepertinya penjelasan Anda hanya mengkritisi semua solusi yang ada”. Pertanyaan yang kemudian dijawab oleh dosen saya dengan pernyataan yang saya kutip sebelumnya.

 

Jangan Berharap Akan Mendapatkan Jawaban

Dalam kesempatan lain di sebuah kelas yang berbeda, dosen lainnya membuka kuliah saya dengan pernyataan yang serupa, “Jangan berharap untuk mendapat jawaban di kuliah ini”. “Begitu banyak pertanyaan di dunia ini dan tidak satu teori pun bisa menjelaskan secara sempurna tentang sesuatu hal, anda harus terus memahami ‘konteks dari konteks dari konteks’ masalah yang anda hadapi”.

Sekali lagi saya diingatkan betapa saya terjebak terhadap pemahaman sederhana akan permasalahan pengimplementasian pemerintahan digital di Indonesia. Saya hanya melihatnya dari sudut pandang teknis, seperti mencari buku manual untuk merakit sesuatu. Mencoba melihatnya dari perspektif “best practice” dan “terbukti” tanpa mencoba memahami konteks masyarakat Indonesia membuat saya justru merasa sangat bodoh.

Ketika saya mencoba untuk mempelajari apa yang diperlukan untuk ikut berkontribusi membenahi Indonesia, justru saya tercengang dengan bagaimana banyak dari praktik-praktik terbaik yang saya ketahui sebagai referensi pembuatan kebijakan di Indonesia, justru dikritik habis-habisan dan dianggap tidak relevan lagi. Hal yang mebuat saya jadi bertanya-tanya apakah artinya prakti-praktik ini salah atau justru yang saya saksikan hanya bagian dari evolusi pemikiran di negeri barat saja? Pertanyaan yang kemudian terjawab dengan pernyataan dosen saya sebelumnya, bahwa ‘konteks dari konteks dari konteks’ adalah inti yang perlu saya pahami.

Namun ketika saya mencoba merumuskan konteksnya di Indonesia, saya terjebak dengan pertanyaan dari dosen dan teman kuliah saya tentang masalah apa yang sebenarnya coba untuk diselesaikan oleh pengimplementasian digital government di Indonesia? Apakah pengimplementasian pemerintahan digital tidak akan memperparah kesenjangan ekonomi masyarakat di Indonesia? Apakah kita bisa pastikan kalau besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia berarti masyarakat punya preferensi untuk berinteraksi dengan pemerintah secara digital? Lalu, apa kita yakin bahwa dengan mendigitalisasi pelayanan pemerintah akan secara otomatis meningkatkan performa para aparatur sipil negara kita dan mengurangi angka korupsi? Tidakkah reformasi institusional lebih penting untuk menjadi prioritas ketimbang sekedar mengimplementasikan digital government? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang tidak bisa saya jawab yang muncul di dalam perkuliahan saya.

Kembali kepada refleksi saya sebelumnya tentang proses belajar itu sendiri, saya jadi menyadari betapa proses pembelajaran di kuliah lanjutan saya bukan menjadi tempat saya mencari jawaban. Justru dalam kuliah ini saya lebih banyak merumuskan pertanyaan-pertanyaan baru tentang area yang saya ingin dalami. Hanya saja, yang sangat saya sesalkan adalah kurang dalamnya pemahaman saya akan pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya dalam perjalanan karir saya sehingga melalui kuliah ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa semakin tajam.

 

Proses belajar yang seakan tidak ada habisnya
Proses belajar yang seakan tidak ada habisnya – Sumber foto: NeONBRAND (Unsplash)

 

Ini Bukan Tentang Gelar, Ini Tentang Prosesnya!

Dalam kesempatan lain, ketika saya dan teman-teman se-angkatan melihat pengumuman hasil akhir penilaian salah satu mata kuliah kami, teman saya menyampaikan melalui grup WhatsApp, “kalian semua adalah orang berkualitas, dan nilai kuliah ini tidak bisa sama sekali merepresentasikan kualitas anda, tidak peduli apakah anda mendapatkan nilai yang bagus atau buruk, selalu ingat bahwa kegigihan anda untuk belajar adalah kualitas terpenting yang anda miliki”. Kalimat teman saya ini mungkin tepat untuk menggarisbawahi kualitas sesungguhnya yang dihasilkan dari sebuah pendidikan, yaitu kemampuan untuk menstimulasi keinginan untuk terus memahami, dan bukannya untuk mendapatkan jawaban.

Mungkin sebagian dari Anda saat ini sedang mati-matian mengejar hanya untuk mendapatkan nilai yang pas untuk lulus dari sebuah universitas dengan ranking puluhan atau ratusan di dunia. Sebagian lainnya dari anda mungkin sedang merasa percaya diri bahwa anda berkemungkinan besar mendapatkan cumlaude dari universitas dengan ranking sepuluh atau lima puluh besar dunia. Yang mana pun anda, pelajaran yang saya petik dalam perjalanan kuliah saya adalah hal ini tidak merepresentasikan kualitas anda sepenuhnya. Karena proses pembelajaran saya tidak berhenti di sini. Karena sekali lagi, kualitas proses pembelajaran tidak terbatas hanya pada saat saya memulai kelas dan ketika saya mendapatkan gelar saja. Kualitas terpenting dari proses pembelajaran justru ditentukan dari tindakan anda ke depan dalam terus bertanya dan mengeksplorasi jawaban ke depannya.

Dan untuk itu, sebagai penutup, saya rasa kalimat Tan Malaka di bawah ini masih relevan dan harusnya bisa menjadi pengingat kita tentang bagaimana seharusnya kita menilai proses pembelajaran kita saat ini:

“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”

-Tan Malaka

 

* Tulisan ini hanya opini pribadi dari penulis.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here