Berkarir di Sektor Publik Bagi Lulusan Luar Negeri: Ya atau Tidak?

0
578
Bank Indonesia. Foto dari akun Flickr Bank Indonesia.

Berkarir di sektor publik nampaknya belum menjadi pilihan banyak warga Indonesia lulusan luar negeri. Stereotip yang berkembang hingga ketakutan akan kesulitan berkembang dalam hal pendapatan dan karir menjadi mayoritas penyebabnya. Apakah benar demikian?

Yuk kita lihat dari persepsi masyarakat soal sektor publik itu sendiri. Lebih dari 50% dari teman-teman saya yang akan, sedang, dan pernah menempuh pendidikan di luar negeri beranggapan bahwa sektor publik adalah istilah eufimisme dari pekerja pemerintah dimana top of mind yang muncul adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau PNS. Dikombinasikan dengan berita yang menjamur di media massa dan media sosial, sektor ini diasumsikan berfokus pada birokrasi dan jauh dari meritokrasi, gaji yang kecil sehingga menimbulkan praktik suap-menyuap untuk memuluskan pekerjaan atau melakukan pekerjaan tambahan demi kehidupan yang layak, pekerja yang kurang motivasi dan bermain Zuma di jam kantor, bahkan menjadi tempat dimana korupsi tumbuh dan berkembang. Pandangan-pandangan ini perlu diluruskan karena bekerja di sektor publik tidak hanya jadi PNS.

Sektor publik mencakup bermacam-macam industri mulai dari yayasan, lembaga negara non-pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, sampai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah atau NGO. Staf PBB dan Bank Dunia juga masuk ke dalam golongan tersebut. Dari berbagai macam organisasi tersebut sudah dapat dipastikan bahwa karir di sektor publik bisa jadi pilihan berkarir yang menjanjikan. Meskipun begitu, terdapat beberapa hal yang membuat lulusan luar negeri kurang tertarik berkarir di sektor ini.

Pertama, sistem perekrutan yang panjang dan berbelit-belit. Terbiasa hidup dan melihat berbagai hal secara pragmatis menjadi salah satu faktor penting dalam memutuskan meneruskan karir di sektor publik. Apalagi, organisasi pemerintahan pada umumnya mensyaratkan adanya penyetaraan gelar untuk gelar yang diperoleh dari universitas luar negeri karena adanya perbedaan sistem akreditasi. Tentu hal ini sangat menyulitkan. Ditambah lagi, bagi beberapa lembaga-lembaga negara menyaratkan pendaftar adalah Warga Negara Indonesia di mana banyak yang menganggap hal ini sama dengan melegitimasi isu SARA, bahkan sebelum pendaftar menjadi seorang full-time employee. Dua contoh tersebut saja sudah bisa menjadi penghalang besar.

Kedua, anggapan bahwa kenaikan karir dan pendapatan yang tidak secepat di sektor privat. Hal ini juga turut menjadi perhatian karena kita tahu bahwa menempuh pendidikan di luar negeri tidak murah. Hampir dapat dipastikan bahwa secara umum biaya yang timbul menjadi lebih besar bahkan berkali lipat dibanding menempuh pendidikan di dalam negeri. Isu Return On Investment (ROI) atau kecepatan balik modal mejadi hal sensitif dan tentu semua orang akan berlomba-lomba agar secepat mungkin memperoleh keuntungan atas investasi berkuliah di luar negeri. Untungnya saat ini pendapatan di sektor publik sudah semakin kompetitif dan jarak antara sektor publik dan privat semakin menipis. Tidak jarang pula sektor publik memberikan kompensasi yang lebih dibanding sektor privat.

Ilustrasi pegawai negeri. Foto dari Poskota.com.
Ilustrasi pegawai negeri. Foto dari Poskota.com.

Ketiga, banyak yang mengeluh absennya meritokrasi dapat mengeliminasi keuntungan-keuntungan yang didapat dari pendidikan di luar negeri. Apa gunanya belajar dan tinggal jauh dari keluarga, mengeluarkan biaya lebih, dan terlatih berbahasa asing kalau ujung-ujungnya kita akan menggunakan Bahasa Indonesia hampir di seluruh aspek pekerjaan? Inilah yang menjadi kunci dalam mencari pekerjaan di sektor publik. Kita harus mampu menunjukkan kemampuan dan potensi bahwa kita bisa meraih lebih daripada teman-teman sekerja yang lain, meskipun mereka mungkin lebih senior dari sisi pengalaman kerja maupun usia.

Berbagai halangan tersebut bisa dikurangi dan bahkan dihilangkan sepenuhnya dengan mengatur strategi dalam memutuskan karir. Tidak jauh berbeda dengan sektor lain, kita perlu betul-betul mengenal organisasi yang kita incar secara detil. Tahu tentang organisasi secara umum saja tidak cukup. Lakukan riset mendalam tentang departemen, sampai kepada posisi spesifik yang didaftarkan. Apa yang tertera di job description belum tentu mencakup seluruh sifat pekerjaan. Ada saja hal-hal lain yang sifatnya ad-hoc dan kadang menjadi penentu promosi dan penilaian atasan. Cari orang-orang yang ada di posisi yang sama dan tanyakan langsung hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut, lingkungan pekerjaan, peak season, dan lain-lain. Apabila tidak ada, carilah orang yang sebelumnya pernah bekerja di posisi tersebut atau orang yang bekerja bersama-sama dengan posisi yang kamu daftarkan.

Selanjutnya, hal yang paling penting apabila berbagai rintangan dan halangan di proses rekrutmen sudah terlewati adalah membuat keputusan apakah akan menerima offering atau tidak. Rule of Thumb adalah jangan pernah memutuskan menerima atau menolak offering semata-mata dari gaji karena karir di sektor publik lebih dari angka pada gaji. Hindari juga mengingat-ingat kelelahan dan kesulitan selama proses rekrutmen karena, well, proses rekrutmen sudah berlalu bukan? Yang terpenting adalah apa yang ada di depan. Proses riset yang disebutkan sebelumnya juga turut mencakup hal-hal seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, pinjaman lunak dan lain sebagainya.

Penerimaan CPNS 2018 - salah satu kesempatan yang bisa kamu coba kalau kamu tertarik dengan sektor publik! Foto dari Tribun.
Penerimaan CPNS 2018 – salah satu kesempatan yang bisa kamu coba kalau kamu tertarik dengan sektor publik! Foto dari Tribun.

Terakhir, buatlah komparasi antara cost dan benefit dari posisi tersebut. Beberapa organisasi mensyaratkan adanya ikatan dinas dengan “menitipkan” ijazah dan mengenakan penalti apabila berhenti sebelum ikatan dinas berakhir. Pelajari secara rinci proses tersebut dan apabila perlu tanyakan pada pegawai-pegawai angkatan sebelumnya yang melalui proses rekrutmen yang sama. Apakah ada yang pernah merealisasikan opsi tersebut dan bagaimana konsekuensinya. Seringkali apa yang tercatat di kontrak dan realita berbeda karena kekurangpahaman kandidat dalam melakukan bedah kontrak. Apabila bekerja di lembaga multilateral, pastikan proses pembayaran pendapatan, mata uang yang digunakan, proses perpajakan, dan faktor-faktor lain, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban. Intinya, jangan pernah mengharapkan sesuatu yang belum pasti dan bersiaplah untuk segala kemungkinan. Pada akhirnya keputusan ada di tanganmu. Jangan biarkan orang lain yang membuat keputusan on your behalf.

SHARE
Previous articleA Brief Story of Studies and Internship Experience in Malaysia
Next articleChongqing: Not a book to be judged by the cover
Hanryano works at Indonesia Financial Services Authority covering Non-Bank Financial Institutions sector. He used to work in an e-commerce company where he was familiar with warehouse management system and the growing start-up community in Indonesia. Hanryano earned his bachelor degree from Institut Teknologi Bandung majoring in Business Management with specialization in Finance and Operations. During college, he was an exchange student at ESC Rennes, France and secured funding from the Ministry of Education. His time outside work is filled with learning new subjects, traveling, and volunteering.