Amerika Tidak Tunggal

Amerika Tidak Tunggal

Sesaat setelah Donald Trump dinyatakan berhasil mengalahkan Hillary Clinton dalam Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016, seorang sahabat Amerika saya mengeluh bahwa banyak sahabat dia yang berkewarganegaraan non-AS mempertanyakan sikap warga AS yang ternyata lebih memilih Trump yang kontroversial. Bahkan seorang kawan di tanah air berkesimpulan bahwa hasil Pilpres ini menunjukan siapa sebenarnya Amerika Serikat, dalam arti negatif dan pesimistik. Slogan kampanye Trump, “Make America Great Again” diplesetkan menjadi “Make America White Again” yang menandai supremasi orang kulit putih.

Sepanjang musim kampanye, Trump memang beberapa kali menunjukkan sikap dan menyampaikan pernyataan yang membuat geram banyak orang, seperti rencananya untuk membangun tembok di perbatasan Meksiko, mengharuskan registrasi untuk penduduk Muslim, mengawasi masjid, dan mengusir ratusan ribu imigran yang diduga ilegal. Singkatnya, bagi sebagian warga non-kulit putih Amerika, Trump merupakan momok menakutkan yang berpotensi mengancam hidup mereka, menghancurkan multikulturalisme dan meruntuhkan fondasi Amerika sebagai melting pot – tempat berbagai realitas budaya bertemu dan berkembang bersama. Sedangkan bagi warga dunia, sikap Trump selama ini yang lebih banyak menebar kebencian dipandang bisa memperkuat arus balik fundamentalisme dan akan mengganggu stabilitas dan ketentraman dunia.

Respon orang-orang non-AS yang disampaikan pada sahabat saya itu sebenarnya merepresentasikan sebuah cara pandang esensialisme. Cara pandang dunia atau sikap ontologis yang melihat bahwa kategori realitas tertentu pada hakikatnya memiliki dasar esensi yang sama, statis dan tunggal. Sikap ontologis ini jika diterapkan untuk melihat realitas politik Amerika sebagai kategori akan berbunyi bahwa semua warga Amerika seperti Trump dan Trump merepresentasikan sikap dan pandangan dasar politik seluruh warga Amerika Serikat. Trumpisme adalah esensi Amerika, tidak ada yang lain di luar itu. Padahal dalam kenyataannya, sependek pemahaman saya, tidak demikian adanya. Kita harus memandang bahwa Amerika itu tidak tunggal, multiwajah dan beragam.

Sistem Pilpres Amerika memang agak berbeda dengan Indonesia, dimana pemenang ditentukan bukan oleh suara terbanyak namun berdasarkan perolehan suara elektoral yang berjumlah 538 atau sama dengan jumlah kursi kongres Amerika dari masing-masing negara bagian ditambah 3 elektor dari District Columbia. Oleh karena itu bisa jadi seorang calon presiden mendapatkan suara terbanyak (popular vote) tapi tidak terpilih karena tidak memperoleh suara elektoral (electoral vote) mayoritas. Inilah yang pernah terjadi pada Pilpres tahun 2000 ketika Al Gore berhasil unggul setengah juta lebih suara atas George W. Bush namun gagal menjadi presiden karena suara elektoralnya kalah. Hal yang sama juga dialami oleh Hillary yang sejauh ini unggul satu juta lebih suara atas Trump. Dengan kata lain sebenarnya mayoritas warga Amerika lebih memilih Hillary ketimbang Trump dalam konteks demokrasi langsung, satu orang satu suara.

Cara pandang Amerika yang tidak tunggal juga merupakan kritik sekaligus jawaban terhadap pandangan totalitarisme yang giat dipromosikan oleh kalangan dan gerakan fundamentalisme dan ekstrimisme yang mempersepsikan bahwa seluruh realitas Amerika itu tertolak dan harus dihancurkan. Saya justru banyak mengalami perjumpaan intelektual dan mengenal pandangan-pandangan progresif di Amerika dan bertemu dengan berbagai kelompok dan gerakan progresif yang giat mempromosikan dan memperjuangkan keadilan, anti-rasisme, anti-neoliberalisme dan anti-neokolonialisme. Walaupun saya tidak memungkiri ada juga sebagian warga Amerika yang memiliki pandangan ekstrim, Islamophobia, dan rasisme yang menguat belakangan ini.

Mereka yang memilih Trump dari kalangan konservatif juga tidak selamanya memiliki pandangan ekstrim. Mereka tidak sepakat dengan beberapa sikap dan karakter Trump namun mereka secara ideologi tidak sejalan dengan kaum liberal progresif yang mendukung Hillary. Dalam berbagai perjumpaan, saya mendapatkan pemahaman bahwa Trump bagi mereka sama sekali jauh dari sikap dan nilai konservatisme. Namun dia setidaknya, dibandingkan dengan Hillary, akan memberikan jalan dan melindungi nilai-nilai konservatisme untuk tumbuh dan berkembang sekaligus membendung arus liberalisme yang semakin kokoh seperti legalisasi pernikahan sejenis, aborsi, dan konsumsi mariyuana. Mengikuti pemikiran Lakoff (2004), dalam model strict father family, Trump dianggap bisa menjadi sosok ayah yang tegas bagi keluarga besar Amerika yang mampu menjaga nilai-nilai luhur konservatisme keluarga.

Kalau kita lihat sekilas, sepertinya sebagian besar rakyat Indonesia lebih menyukai Hillary ketimbang Trump yang direpresentasikan memusuhi Islam. Padahal kalau kita telisik lebih jauh, banyak kesejajaran nilai yang diperjuangkan dari kalangan konservatisme pendukung Trump dengan kelompok konservatisme di Indonesia. Dengan kata lain, kalau konsisten dengan ideologi yang dianut, semestinya kelompok konservatisme ini akan mendukung Trump. Kontradiksi ini juga menjadi bukti lain kegagalan pandangan esensialisme dan kedangkalan sikap ontologis yang melihat realitas Amerika Serikat tunggal.

Sikap dan pandangan pluralistik terhadap realitas Amerika Serikat menjadi penting dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat yang dihinggapi kecurigaan dan lunturnya nilai-nilai kepercayaan antar sesama. Sikap ini juga akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi kelompok minoritas seperti saya di Amerika bahwa kemenangan Trump bukanlah akhir dari segala-galanya dan tidak merepresentasikan wajah Amerika seutuhnya. Itulah yang disampaikan sahabat Amerika saya. Saya membayangkan sikap ini pula yang harus dikembangkan dalam menyikapi berbagai realitas sosial di tanah air yang dalam beberapa waktu belakangan mengalami kontraksi politik yang bisa berpotensi memudarkan semangat kebersamaan dan keluhuran warga Indonesia yang pluralistik.

 

Image Courtesy: http://3.bp.blogspot.com/-Sm7hom4BFLQ/Tn5vBbzq7BI/AAAAAAAABAQ/LBBFakYjNMc/s1600/NationOfImmigrants1.jpg




===========================================
Imam is a PhD student in Anthropology at University of Washington since 2015, funded by Indonesia Presidential Scholarship. He received his Master degree in Anthropology from Gadjah Mada University. His work experience in a political institution and a public service led him to study about the culture of policy making in Indonesia, which attempts to investigate how the culture of political elites constructs the state's policy as a political technology. In addition to political anthropology, his interests include Southeast Asian studies, anthropology of development, social history and political language.
Posts